Ternyata 20% Dana Bos Bisa Digunakan untuk Pengembangan Perpustakaan

Minimnya dukungan dana hingga kurangnya koleksi dan sarana-prasarana perpustakaan di sekolah, membuat masih banyak perpustakaan sekolah yang belum memenuhi standar nasional. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang tertuang dalam salah satu pasalnya, sebuah sekolah harus mengalokasikan minimal 5% dari anggaran belanja operasional untuk perpustakaan.

Berdasarkan data dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), dari tahun 2011–2020, di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) baru terdapat 61 perpustakaan yang terakreditasi, yakni 36 perpustakaan sekolah, selebihnya 10 perguruan tinggi, 8 perpustakaan umum, dan 7 perpustakaan kecamatan.

Untuk itu, Dinas Perpusakaan dan Kearsipan (Dispsrsip) Provinsi Kalsel, berupaya terus mendorong perpustakaan sekolah tingkat sekolah menengah atas sederajat, agar dapat berkembang dan terakreditasi, dengan menggelar pelatihan melalui bimbingan teknis kepada para kepala sekolah atau pengelola perpustakaan sekolah dari 13 kabupaten/kota sekalsel, yang berlangsung 2 hari (25–26 Februari 2021). “Agar kompetensi mereka dapat bertambah, guna nanti pada gilirannya jumlah perpustakaan sekolah yang terakreditasi dapat bertambah,” ungkap Kepala Dispersip Kalsel, Hj. Nurliani, M.A.P. usai membuka kegiatan, di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin.

Selain undang-undang terkait perpustakaan, berdasarkan petunjuk teknis dan pengelolaan Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) dari Kementerian Desa, dapat dialokasikan 20% dari dana BOS untuk pengembangan layanan perpustakaan sekolah. “Kalau ini dapat dilaksanakan di Kalsel, dan kepala sekolahnya peduli terhadap perpustakaan, saya yakin dalam waktu tiga tahun, tidak ada lagi perpustakaan yang tidak bagus,” ungkap Drs. Nurcahyono, M.Si., Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Sekolah/Madrasah dan Perguruan Tinggi Perpusnas RI, usai memberikan materi.

Dana Bos
Drs. Nurcahyono,M.Si, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan sekolah/ madrasah dan perguruan tinggi Perpusnas RI saat memberikan materi

Ia berharap seluruh Dispersip dapat bersinergi dengan Dinas Pendidikan, ataupun Kementerian Agama, agar dapat menginstruksikan kepala sekolah untuk melaksanakan regulasi tersebut, guna mengalokasikan dana dalam menunjang akreditasi perpustakaan, yang juga berdampak pada akreditasi sekolah, sekaligus meningkatkan minat baca pelajar.

sumber:jurnalkalimantan.com