Penerbit Wajib Menyerahkan KCKR

Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR), baik dari penerbit, produsen dan warga negara Indonesia, wajib menyerahkan karyanya kepada Perpustakaan Nasional (Perpusnas), termasuk perpus daerah domisili. Sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya masyarakat. Ini karena KCKR merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya sebagai tolak ukur kemajuan intelektual bangsa.

KCKR selain sebagai alat telusur terhadap catatan sejarah, juga dapat menjadi referensi dalam bidang pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian, penyebaran informasi serta pelestarian kebudayaan nasional. “Kewajiban menyerahkan ke perpus asasnya kemanfaatan, transparansi, aksesibilitas, keamanan, keselamatan, profesionalitas, antisipasi, ketanggapan dan akuntabilitas, sebagaimana sudah tertuang dalam UU N: 13/2018,” jelas Koordinator Pengelolaan KCKR Perpusnas RI, Tatat Kurniawati. Tatat mengingatkan soal KCKR ini ketika didapuk  menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi UU No:13/2018 yang diselenggarakan Dispersip Kalsel, Jumat (5/3).

Bahkan perpusnas, sambung Tatat, juga memerlukan salinan digital atas karya cetak untuk kepentingan penyandang disabilitas. Sementara untuk penyerahan karya, dilakukan paling lama tiga bulan setelah diterbitkan. Begitu pula dengan karya rekam, produsen yang memublikasikan wajib menyerahkan masing-masing satu salinan rekaman dari setiap judul kepada perpusnas dan dispersip setempat. “Untuk penyerahan karya rekam paling lambat setahun setelah dipublikasikan. Karya rekam yang wajib diserahkan adalah berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi,” katanya.

Jika penerbit dan produsen tidak melaksanakan kewajiban, lanjut Tatat, maka akan mendapat pembinaan dari perpusnas ataupun perpustakaan provinsi. “Namun jika setelah 2 bulan pasca pembinaan tidak juga melaksanakan kewajiban, maka dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha bahkan pencabutan izin oleh pihak berwenang berdasarkan rekomendasi perpusnas,” tegasnya.

Sementara Kadispersip Kalsel, Hj Nurliani, mengatakan, kegiatan sosialisasi UU No:13/2018 kali ketiga dilakukan dalam tiga tahun belakangan ini. “Ini ketiga kalinya sejak 3 tahun belakangan, karena masih minim kesadaran penerbit untuk menyerahkan karya-karya tersebut ke kami,” ujar Bunda Nunung, sapaan akrabnya di Calamus Ballroom Hotel Rattan Inn. Walau ini sudah kesekian kalinya diadakan, dispersip selalu melibatkan peserta berbeda setiap tahunnya guna meningkatkan kesadaran penulis dan penerbit akan pentingnya menyerahkan KCKR ke dispersip maupun perpusnas untuk melindungi karya tersebut. “Pesertanya selalu berbeda. Kali ini kalangan guru, dosen, jurnalis dan lainnya dari beberapa daerah di Kalsel,” jelasnya.

Sumber:banuapost.co.id