Optimalkan Kearsipan, Lima LKD Belajar ke Depo Arsip Kalimantan Selatan

Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik, ditentukan dengan tata kelola kearsipan yang baik pula. Oleh karena itu, negara wajib hadir untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik. Secara nasional, penyelenggaraan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), sementara untuk di daerah, tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) provinsi maupun kabupaten/kota.

Penyelenggaraan kearsipan meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang didukung sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan berjalan secara optimal, dibutuhkan pengawasan untuk mengawal penyelenggaraan kearsipan, khususnya di daerah. LKD provinsi maupun kabupaten/kota, disamping diaudit oleh lembaga kearsipan di tingkat atasnya, mereka juga melakukan audit kepada satuan kerja perangkat daerah lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal penyelenggaraan kearsipan.

Untuk mewujudkan hal itu, pada hari Rabu dan Kamis (18 dan 19 November 2020), ada beberapa perwakilan dari Lembaga Kearsipan se Kalimantan Selatan (Kalsel) berkunjung ke Depo Arsip Provinsi Kalsel, untuk konsultasi dan koordinasi, sehubungan dengan kegiatan pengawasan kearsipan dan hal-hal teknis lainnya. “Di tengah proses pemusnahan puluhan ribu arsip yang berjalan hingga beberapa minggu ke depan, kami menerima kunjungan dari teman-teman LKD tingkat kabupaten/kota. Selaku LKD tingkat Provinsi, kami membina LKD-LKD yang ada di kabupaten/kota se Kalsel,” jelas Hj. Nurliani, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalsel, melalui siaran persnya kepada jurnalkalimantan.com, Kamis (19/11/2020).

Lima LKD kabupaten/kota tersebut adalah dari Dispersip Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan. Materi yang mereka konsultasikan, antara lain mengenai teknis audit ataupun pengawasan kearsipan, prosedur penilaian dan pemusnahan arsip, serta hal-hal teknis sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Adapun dari Tanah Bumbu, melanjutkan kegiatan magang dari hari sebelumnya, yang mana pada hari kedua, mendapat pembelajaran mengenai Sistem Informasi Kearsipan Nasional-Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, yang merupakan poin penting penilaian dalam pengawasan kearsipan.

Dengan kegiatan kunjungan sekaligus konsultasi dan koordinasi ini, diharapkan LKD provinsi maupun kabupaten/kota, dapat menyamakan persepsi dan berbenah untuk meningkatkan kinerjanya, dalam rangka mewujudkan kearsipan yang lebih baik di masa yang akan datang.

jurnalkalimantan.com