Mantap, Indeks Pembangunan Literasi Kalsel Tertinggi Di Indonesia

Upaya Dinas Perpustakaan (Dispersip) Provinsi Kalsel dalam mempromosikan dan menggencarkan literasi di Banua tidak mengkhianati hasil. Hal itu setelah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2021, Provinsi Kalsel dinyatakan memiliki indeks pembangunan literasi tertinggi di Indonesia dengan angka 48,7.

Ada pun untuk urutan kedua diduduki oleh Provinsi Bangka Belitung angka 28,83. Lalu diperingkat ketiga ada Provinsi Gorontalo dengan angka 28,18, disusul Provinsi Kaltim dengan angka 20,78 dan DKI Jakarta dengan angka 18,91.

Rakor Nasional Bidang Perpustakaan Tahun 2021 yang digelar, Senin (21/3/2021) yang dilakukan secara virtual, langsung dipimpin oleh Kepala Perpustakaan Sekretariat Jenderal (Setjend) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Amir Machmud, mewakili Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Moh Ilham A. Hamudy. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Menteri Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Drs H Suhajar Diantoro Msi mewakili Menteri Dalam Negri Prof Drs H Muhammad Tito Karnavian MA PhD.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dispersip Kalsel Dra Hj Nurliani Dardie mengaku pihaknya bersyukur dan bangga karena mampu meraihnya.

WAWANCARA: Kepala Dispersip Kalsel Dra Hj Nurliani Dardie – Foto Dok

“Ini tentunya berkat dukungan dan kerjasama masyarakat Kalsel serta dukungan internal semua jajaran Dispersip Kalsel,” ungkapnya.

Dirinya dalam kesempatan ini juga mengakui, Pandemi Covid-19 turut serta dirasakan dampaknya oleh Dispersip Kalsel, karena membuat beberapa kali anggarannya pihaknya dipangkas, yaitu di Tahun 2020 hingga Tahun 2021 kali ini. Padahal menurutnya, pihaknya sudah menyiapkan program-program yang menjadi prioritas terkait pelayanan publik guna mewujudkan visi misi Kalsel Cerdas. “Walau dipangkas kita tetap bisa meraih prestasi seperti ini tentu merupakan hal yang luar biasa. Karena itulah diharapkannya nantinya anggaran Dispersip Kalsel berikutnya bisa menjadi perhatian dan bahan pertimbangan khusus bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah,” tukasnya.

Sumber:borneotrend.com