Lima LKD Kabupaten/Kota Lakukan Kunjungan ke Depo Arsip Kalsel

Salah satu dari indikator tata kelola Pemerintahan yang baik tentunya ditentukan dengan tata kelola kearsipan yang baik juga. Oleh karenanya, negara harus wajib hadir untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik tersebut. Diketahui secara nasional penyelenggaraan kearsipan merupakan tanggung jawab Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Sedangkan di Daerah juga menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam hal ini Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan kearsipan meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan dan pengelolaan arsip yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan khususnya di daerah. LKD Provinsi maupun Kabupaten/Kota disamping mereka diaudit oleh Lembaga Kearsipan di tingkat atasnya, mereka juga melakukan audit kepada SKPD lain yang menjadi tanggung jawabnya dalam hal penyelenggaraan kearsipan.

Jadi ada lima LKD Kabupaten/Kota yang telah melakukan kunjungan. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka pada hari rabu dan kamis tanggal 18 dan 19 November 2020 ada beberapa perwakilan dari Lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan berkunjung ke Depo Arsip Provinsi Kalimantan Selatan untuk melaksanakan konsultasi dan koordinasi sehubungan tentang kegiatan pengawasan kearsipan dan hal-hal teknis lainnya. “Jadi ada lima LKD Kabupaten/Kota yang telah melakukan kunjungan tersebut diantaranya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Kearsipan Kabupaten Balangan dan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru,”ujar Kepala Dispersip Kalsel, Dra Hj Nurliani Dardie, kepada tajam.news, Senin (23/11).

Meski demikian, materi yang mereka konsultasikan mengenai teknis audit ataupun pengawasan kearsipan, prosedur penilaian dan pemusnahan arsip, dan hal-hal teknis sesuai tupoksi mereka sampaikan dan persiapkan. “Kita berharap, LKD Provinsi maupun Kabupaten/Kota masing-masing dapat menyamakan presepsi dan berbenah untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka mewujudkan kearsipan yang lebih baik lagi kedepannya,”harapnya.

tajam.news