Kalsel Jadi Provinsi Pertama yang Sosialisasikan UU Serah Simpan KCKR Secara Mandiri

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berinisiatif menyosialisasikan undang-undang (UU) terkait kearsipan, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dilaksanakannya sosialisasi UU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) ini, sudah kali ketiga dilakukan Dispersip Kalsel, yang menghadirkan pemateri dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI).  “Benar, baru Provinsi Kalsel di Indonesia  yang melaksanakannya dengan inisiatif dan dana sendiri. Karena selama ini Perpusnas RI yang menggelarnya, yang bergilir di setiap provinsi, dan Kalsel tidak dipilih, karena sudah menggelar sendiri,” ungkap Tatat Kurniawati, dari Perpusnas RI, saat mengawali pemaparan materinya.

Dispersip Kalsel menggalakkan kegiatan ini, dikarenakan kesadaran para penerbit, produsen karya rekam, dan masyarakat di Banua dinilai masih kurang dalam penyerahan karyanya ke Dispersip Kalsel untuk diarsipkan.  “Iya, tentu dengan peserta yang berbeda dari tahun sebelumnya, agar para pihak terkait dapat sadar akan pentingnya karya mereka diserahkan ke Dispersip, sesuai dengan peraturan yang ada,” papar Kepala Dispersip Kalsel, Hj. Nurliani, usai pembukaan.

Kepala Dinas Perpustakaan Kalsel
Hj Nurliani Kepala Dispersip Kalsel saat membuka kegiatan

Ditambahkannya, kegiatan ini juga untuk mewujudkan kelengkapan koleksi nasional dan melestarikannya sebagai hasil budaya bangsa, dalam rangka menunjang pembangunan, baik melalui pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi.

Selain itu, dengan diterapkannya aturan ini, ia harapkan dapat menyelamatkan KCKR lokal dari bencana, baik bahaya yang disebabkan oleh alam atau perbuatan manusia. Berdasarkan UU di atas, ada beberapa kalangan yang diwajibkan untuk melakukan penyerahan KCKR, di antaranya penulis, penerbit, WNI dan WNA yang membuat karya tulis atau penelitian tentang Indonesia yang diterbitkan di luar atau dalam negeri.

Jika tidak menyerahkannya, akan dilakukan pembinaan terlebih dahulu, hingga pemberian sanksi administratif dan pembekuan izin kegiatan usaha oleh pihak terkait.  Diikuti peserta yang berasal dari sejumlah guru, dosen, penulis, penerbit, sastrawan, dan awak media, kegiatan ini berlangsung selama dua hari, dari Jumat (05/03/21) hingga Sabtu (06/03/21), berlangsung di salah satu hotel di Banjarmasin.

Sumber:jurnalkalimantan.com