Dispersip Kalsel Dorong Standar Nasioanal Pengelolaan Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, terus melakukan berbagai gebrakan untuk meningkatkan minat baca, dengan mengenalkan perpustakaan dan mendekatkan buku hingga ke berbagai pelosok. Dispersip Kalsel juga berupaya untuk mengoptimalkan peran perpustakaan yang ada di Kalsel, agar dapat memenuhi standar, sehingga bisa lebih menarik minat masyarakat untuk membaca. Dengan bekerjasama dengan Perpusnas RI, Dispersip Kalsel menggelar sosialisasi akreditasi perpustakaan kepada Perwakilan 13 Dispersip kabupaten/kota. Di antaranya perpustakaan umum, perpustakaan sekolah menengah pertama dan atas, perguruan tinggi, perpustakaan khusus, dan perpustakaan desa. Kegiatan berlangsung dua hari, di Banjarmasin, yang dimulai sejak Kamis (19/11/2020).

Dalam acara itu, Kepala Dispersip Kalsel, Hj Nurliani Dardie, menyampaikan, dalam pengelolaan perpusatakaan di Kalsel terhalangi dengan beberapa kendala. “Kendala berbagai jenis perpustakaan di Kalsel dalam hal akreditasi, seperti keterbatasan jumlah SDM yang memenuhi standar kompetensi dan profesional,” kata Nurliani Dardie yang akrab disapa Bunda Nunung, Sabtu (21/11/2020).

Selain itu, ia menyebut anggaran perpustakaan yang terbatas berimplikasi terhadap pengadaan koleksi, sarana dan prasarana.Termasuk masih rendahnya pemahaman arti dan manfaat penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan akreditasi perpusatakaan oleh pimpinan induk perpustakaan. Dari berbagai jenis perpustakaan di Kalsel, menurut dia, perpustakaan yang sudah terakreditasi jumlahnya sedikit. “Hanya ada 64 buah perpustakaan sejak 2011 sampai 2020. Rinciannya perpustakaan sekolah 38 buah, 10 perpustakaan perguruan tinggi, 9 perpustakaan umum, dan 7 perpustakaan khusus,” kata Nurliani Dardie.

Dan mengacu dengan UU Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pengelolaan perpustakaan mesti memenuhi standar. Seperti standar koleksi, standar sarana prasarana, standar pelayanan, standar tenaga perpustakaan, standar pengelolaan, dan standar penyelenggaraan.

Untuk memenuhi standar tersebut, Bunda Nunung menyebut setiap perpustakaan harus lolos akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional. Dijelaskannya, akreditasi sebagai pengakuan formal yang diberikan Badan Akreditasi Nasional terhadap kompetensi suatu lembaga dalam pengelolaan perpustakaan sesuai ketentuan.

Kanalkalimantan.com