Bunda Nunung Puji Dispersip HSU, Paling Aktif Implementasikan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bersama HST, Tanahbumbu  dan Batola  penerima manfaat program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial tahun 2020  dari Perpustakaan nasional (Perpusnas). “Saya lagi di Amuntai untuk melakukan mentoring dan pendampingan pembuatan video cerita impact. HSU sebagai perwakilan Kalsel yang sudah membuahkan impact bagi masyarakat di masa pandemi seperti ini,” kata Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel, Hj Nurliani, Jumat (9/10/2020).

Dijelaskan dia, keempat  Dispersip itu mendapat bantuan satu set PC server dengan aplikasi kunang-kunang, dua PC all in one untuk layanan pemustaka, satu buah printer dgn fotocopy besar dan bimbingan teknik pendampingan advokasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Cuma, kata Bunda Nunung, hanya Dispersip HSU yang aktif nengimplementasikan perpustakaan berbasis inklusi sosial. “Kami berharap ketiga Dispersip lainnya juga aktif mengimplentasikannya,” ungkapnya.

Menurut Bunda Nunung, Perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat, melalui penguatan budaya literasi guna mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan berkarakter, yang dituangkan dalam rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. “Literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis saja, namun juga dapat diterjemahkan untuk mengatasi persoalan, meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan,” ungkapnya.

Literasi telah diadopsi sebagai salah satu indikator penting dalam pembangunan yang punya dampak sosial ekonomi. Literasi juga berkaitan erat dengan pembangunan ekonomi yang membawa kesejahteraan. “Peran para pemangku kepentingan di tingkat provinsi, serta komitmen dari pimpinan daerah sangat penting dalam mendorong keberhasilan program prioritas nasional ini, hingga ke tingkat kabupaten dan desa,” ujarnya.

Dukungan dari pimpinan daerah dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi terutama dapat mempercepat mobilisasi kebijakan, sumber daya manusia maupun anggaran. “Agar dapat memastikan transformasi dan inovasi layanan perpustakaan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetap berjalan dengan dukungan semua unsur yang ada pada setiap daerah, perlu peran dari tim sinergi Provinsi untuk mendorong lahirnya kebijakan untuk keberlanjutan dan perluasaan program transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di tingkat kabupaten dan desa,” tandasnya.

Selanjutnya, kata Bunda Nunung, membangun jejaring dengan berbagai sektor yang berkomitmen terhadap program transformasi Perpustakaan nerbasis inklusi sosial yang berkelanjutan di tingkat kabupaten dan desa.  “Dan melakukan perluasaan program melalui replikasi ke perpustakaan kabupaten dan desa yang baru,” pungkasnya.

banjarmasin.tribunnews.com