Ada Arsip Dijual? Siap-siap kena Pidana!

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) Kalsel melakukan pemusnahan arsip yang sudah tak bernilai guna sebanyak 1.868 berkas.

Arsip tersebut milik Biro Keuangan Sekretariat Daerah (Bakeuda) Tingkat I Provinsi Kalimantan Selatan yang terkumpul dalam kurun waktu 1968-1995 atau 56 tahun.

Pemusnahan dengan cara dicacah tersebut secara simbolis dilakukan di Depo Arsip Banjarbaru, Selasa (25/6), disaksikan pihak biro hukum dan pengawasan serta media massa.

Drs Tato Pujiarto, Kasubdit Akuisi Arsip I Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mengatakan, arsip diciptakan untuk digunakan.

Seiring waktu, arsip terus bertambah dan ada arsip yang tidak lagi digunakan sehingga pencipta arsip atau SKPD harus memusnahkan arsip tersebut.

“Bakeuda punya banyak arsip. Nah, sesuai undang-undang maka dibentuk panitia terdiri tiga unsur yakni kearsipan, unit kerja, arsiparis. Tim bekerja menilai atau memverifikasi, kemudian mengusulkan kepada gubernur melalui sekda. Gubernur selanjutnya menyampaikan kepada ANRI. Setelah kami nilai dan disetujui, terbit SK pemusnahan,” paparnya.

Arsip yang dimusnahkan harus habis atau musnah total atau secara fisik informasinya sudah hilang.

Bisa dimusnahkan dengan cara dicacah atau dibakar.

“Kalau ada arsip yang digunakan tidak semestinya. Misal dijual ke pasar maka itu bisa dipidana. Jadi kalau misalnya lagi ada menemukan bungkus kacang menggunakan kertas arsip pemerintahan, maka berhak diusut polisi,” tandasnya.

Kadispersip Kalsel, Dra Hj Nurliani MAP, menjelaskan, depo arsip jangan dianggap sebagai tempat buangan tapi penyimpanan arsip yang ada nilai guna.

Jika habis masa nilai guna maka sesuai jadwal penyimpanan arsip harus dimusnahkan.

“Saat ini dibangun depo arsip baru. Sebelum arsip-arsip semua SKPD masuk ke sana, harus disusutkan dulu melalui seleksi baru kemudian dipindahkan,” terangnya.

Mengenai pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan penyusutan atau pemusnahan arsip adalah Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Kemudian Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 120 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 0120 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 380 Tahun 2003 tentang Jadwal Retensi Arsip Bidang Keuangan dan Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan.

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kal.Sel Nomor 05 Tahun 1999 tentang Petunjuk Teknis Penyusutan Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Keputusan Gubernur Kal.Sel Nomor 188.44/0168/KUM/2018 tentang Pembentukan Panitia Penilai dan Pemusnah Arsip Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan.

Rencana Realisasi DPA–SKPD Tahun 2019 tentang Penyusutan Arsip Pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya pada kegiatan pemusnahan dibuat Berita Acara Pemusnahan yang ditanda tangani oleh para saksi-saksi sesuai yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

 

(banjarmasinpost.co.id/salmah saurin)